Pontianak, Media Kalbar
Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-16 di Pontianak Kalimantan Barat, Kamis (11/6). Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kesehatan yang diwakili Direktur Tata Kelola pelayanan kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Okthi Palupi Rahayuningtyas, MPH., MH Kes., bersama Gubernur Kalbar H. Ria Norsan.
Direktur Tata Kelola pelayanan kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Okthi Palupi Rahayuningtyas, MPH., MH Kes., mewakili Menkes saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa Reformasi pelayanan kesehatan seiring pengembangan SDM kesehatan di RSD seluruh Indonesia. Pengelolaan keuangan rumah sakit juga sangat penting.
“Rakernas ini bisa merumuskan program strategis dalam pengembangan RSD,” ungkapnya.
Rapat Kerja Nasional XVI ARSADA mengangkat tema “Mewujudkan RSD Unggul melalui Transformasi Tata Kelola Serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan”
Disampaikan Gubernur Kalbar H. Ria Norsan apresiasi pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak yang mengangkat tema Mewujudkan RSD Unggul melalui Transformasi Tata Kelola Serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan, hal ini relevan dengan dinamika keberadaan Rumah Sakit Daerah di Indonesia.
Gubernur juga menyampaikan Rakernas Arsada ini Bisa menghasilkan rumusan sesuai tema yang diangkat.
Diingatkan Gubernur bahwa Penilaian masyarakat terhadap RSD, masyarakat masih mengatakan RSD pelayanan masih lambat, namun ada juga positif nya selain itu RSD murah biayanya dibandingkan dengan RS Swasta.
“Untuk itu kedepan pelayanan harus cepat” ujarnya.
“Pelayanan dokter, medis, manajemen perlu diperbaiki untuk pelayanan masyarakat. Apalagi RSD sudah menggunakan BLUD sehingga bisa untuk meningkatkan RSD,” imbuhya.
Selain itu Gubernur juga menyinggung adanya Analisa kesehatan dari dokter juga sering kurang tepat, untuk itu diharapkan terus belajar meningkatkan SDM kesehatan bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri untuk pelayanan di RSD.
Ketum Arsada dr. Zainoel Arifin, M. Kes., saat menyampaikan laporan mengatakan bahwa Rakernas Arsada ke-16 diikuti oleh sekitar 400 peserta terdiri dari direksi manajemen RSUD, anggota DPRD, Dewan Pengawas RSUD, manajer dan pengelola teknis RSUD dan Pengurus Arsada Se Indonesia.
Disampaikan bahwa Rumah Sakit daerah merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan. Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi Arsada dan merupakan lanjutan dari Rakernas-Rakernas sebelumnya. Khususnya untuk penguatan Rumah Sakit Daerah (RSD).
Hal penting yang perlu disikapi adalah,
1. Belum optimal kemandirian RSD
2. Belum ada standar kepemimpinan RSD
3. Belum merata tenaga dokter spesialis dan SDM kesehatan RSD
4. Fasilitas yang masih kurang RSD
5. Tata kelola kerja sama dengan BPJS
6. Tumpang tindih pengelolaan RSD.
Diharapkan Rakernas ini bisa memberikan solusi RSD yang strategis dalam pelayanan kesehatan di daerah.
Tantangan antara lain transformasi pelayanan kesehatan nasional.
“Kita harus mampu membangun rumah sakit yang tangguh, adaptif dan mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.
Rakernas ke-16 bisa merumuskan program kerja yang berdampak baik bagi RSD sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Daerah.
Ketua Arsada Kalimantan Barat, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., menyampaikan kepada sejumlah awak media bahwa Kota Pontianak resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) yang ke-16. Pertemuan berskala nasional ini mengumpulkan pengurus Arsada dan perwakilan rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia untuk membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola, manajemen, serta regulasi pengelolaan rumah sakit daerah.
Direktur Utama RSUD Soedarso Pontianak tersebut menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakernas kali ini adalah mengenai tata kelola Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, tantangan besar masih dihadapi secara nasional karena baru sekitar 20% hingga 25% rumah sakit daerah di Indonesia yang dinilai sudah mandiri secara operasional, atau memiliki pendapatan BLUD di atas 80%. Sementara itu, mayoritas rumah sakit daerah lainnya masih bergantung pada APBD.
Dalam kesempatan tersebut, RSUD Soedarso Pontianak berhasil menarik perhatian dan dijadikan sebagai salah satu contoh terbaik (best practice). Dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun terakhir, RSUD Soedarso sukses mendongkrak pendapatan BLUD-nya hingga mencapai 86%, sehingga masuk dalam kategori rumah sakit yang mandiri.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi dengan pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan dana belanja modal untuk pengembangan sarana dan prasarana hospitalitas.
Meski demikian, drg. Hary Agung tidak menampik adanya tantangan besar dalam hal pelayanan. Sebagai rumah sakit daerah, kuantitas pasien yang dilayani sangat tinggi, di mana lebih dari 90% merupakan pasien JKN/BPJS. Di RSUD Soedarso sendiri, kunjungan rawat jalan bisa mencapai 800 hingga 1.000 pasien per hari, sedangkan instalasi gawat darurat (IGD) melayani 80 hingga 120 pasien per hari.
Oleh karena itu, seluruh rumah sakit daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas teknologi, kecepatan layanan, serta keramahan (hospitality). Upaya ini dinilai sangat krusial agar masyarakat lokal tetap memercayakan kesehatannya pada rumah sakit dalam negeri dan tidak memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Kuching atau Kuala Lumpur. Sisi kompetensi tenaga kesehatan juga terus dipacu guna meminimalisir kesalahan diagnosis melalui peningkatan pengetahuan yang berkelanjutan.
Guna mengatasi keterbatasan jumlah dokter spesialis di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) juga bergerak cepat. Saat ini telah dibuka pendidikan spesialis anestesi di Universitas Tanjungpura. Selain itu, ke depan direncanakan pembukaan pendidikan spesialis jantung dan bedah berbasis rumah sakit (hospital-based) yang dipusatkan di RSUD Soedarso guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di wilayah Kalbar.
Penyelenggaraan Rakernas Arsada XVI yang menjadi rangkaian menuju Musyawarah Nasional (Munas) tahun depan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Di antaranya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Wamendagri), Kementerian Kesehatan, KemenPAN-RB, Ombudsman RI, serta para praktisi rumah sakit daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (Amad)
Comment