Pontianak, Media Kalbar
Assosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Provinsi Kalbar menemukan adanya indikasi Perusahaan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit (PKS) di Kalbar melanggar regulasi yang sudah diatur pemerintah.
“Terutama Permentan nomer 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dan juga Pergub Kalbar nomer 63 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan indeks K dan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun Kalimantan Barat.” Ungkap Andreas Lani, SH Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalbar, Kamis (2/6).
Disampaikan kepada mediakalbarnews.com bahwa banyak ditemukan indikasi adanya Pabrik PKS mengambil TBS Kelapa sawit diluar yang sudah ditentukan atau melalui vendor supplier TBS swasta yang belum jelas dan juga harga dibawah standar yang ditetapkan atau diatur pemerintah. “Akibat ini akhir-akhir ini banyak pencurian buah sawit karena PKS mau membeli TBS dari vendor atau supplier yang tidak jelas.” Ujarnya.
Untuk itu Apkasindo Perjuangan minta kepada pemerintah untuk pengawasan secara benar kepada semua init PKS yang ada di Kalbar. ” dan kalau melanggar segera kenakan sanksi tegas, ini diperlukan untuk tata niaga atau tata kelola sawit yang lebih baik dan juga tentunya kesejahteraan petani sawit yang ada di Kalbar.” Tuturnya.
Ini juga lanjut Andreas Lani, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu sinergi antara pemerintah, petani sawit atau pekebun dan perusahaan perkebunan sawit dalam mematuhi regulasi yang sudah ada tentang perkebunan, pengeloaan kelapa sawit, produksi dan indutsri sawit. ” apa lagi ekspor cpo dan minyak goreng sudah dibuka kembali pemerintah, maka ini harus dijaga betul agar pertumbuhan ekonomi bergerak naik terus.” Pungkasnya. (Amad)
Comment