Nelayan Kalbar Sudah Agak Lega, DKP Provinsi Sudah Tanggap

Pontianak, Media Kalbar

“Hari ini yang kita tuntut adalah Berita Acara atau resume hasil pertemuan kemarin di kantor gubernur, tepat nya di aula ruang rapat Satpol-pp Provinsi Kalimantan Barat, alhamdulillah hari ini resume nya sudah kita terima, sebagai bukti bahwa perjuangan teman-teman nelayan di Kalimantan Barat ini di akomodir oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan provinsi Kalbar.”

Hal ini di Sampaikan oleh Syafarahman bersama Korlap Orasi Damai Nelayan Cumi Kalbar Muslimun usai pertemuan bersama Kadis DKP Provinsi Kalbar di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Selasa Sore (27/6).

Menurut Mereka Secara garis besar apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah dituntut saat kemarin di Kantor gubernur, semua poin di akomodir, itu pada intinya.

“Cuma sedikit saya agak merasa kecewa dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan menyerahkan surat ini tidak mau di ambil dokumentasi, agak kekecewaan kita sebagai pendamping nelayan, ada apa sih kok Dinas Kelautan Dan Perikanan provinsi Kalbar, terkesan sedikit alergi dengan teman- teman nelayan ini, kita juga bingung semoga ini yang terakhir dan tidak berulang tingkah laku Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi Kalbar yang sedikit kurang bersahabat dengan teman – teman Nelayan.” Ungkap Safarahman.

Pihak nelayan juga menunggu jadwal pertemuan antara Gubernur yang akan di jadwalkan setelah Idul Adha.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta stakeholder nya betul-betul memperjuangkan dan memperhatikan teman-teman nelayan ini, jangan sampai ini hanya ibarat lipstik di bibir, supaya mereka bisa tersenyum semua, saya tidak mau seperti itu, tapi tuntas kan perjuangan ini dan tidak ada yang menjadi tersangka, aman kan laut, tidak ada lagi jaring tangkap berkantong itu beroperasi di bawah 30 mil, apalagi ini mereka beroperasi di 12 mil, ini merugikan kita semua, negara juga rugi, ada tidak pindana nya di situ, jadi memang kedepan nya kita berharap jaring berkantung ini kalau di tangkap di proses hukum , harus ada efek jeranya, supaya tidak ada lagi gejolak-gejolak berikutnya , ketika tidak ada efek jera nya maka gejolak-gejolak berikut pasti akan ada, kita tidak tau teman- teman dalam keadaan capek, di tengah laut sangat mudah sekali terprovokasi , ini yang kita tidak mau, harapan kita pemerintah hadir untuk nelayan.” Tuturnya.

Selain di sini kita juga berkoordinasi dengan teman- teman PSDKP bahwa tidak ada sudah hambatan untuk teman-teman beroperasi kembali.

“Sampai hari ini keamanan sudah di koordinasi kan, tadi juga informasi yang kami dapat bahwa Dinas Kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan polairud, untuk betul-betul menjaga stabilitas Kelautan.” Tandasnya.

Terkait untuk barang bukti untuk Restorative Justice ya memang , disampaikannya, ketika ada dugaan pidana ada alat pembanding atau sanggahan teman-teman yang kita dampingi ini terselamatkan, kita harus mengantongi alat bukti, ” kita punya alat bukti banyak berupa rekaman video, tetapi itu belum kuat bagi mereka, kami akan secepat mungkin menampilkan fisik daripada apa yang diminta dari Dinas Kelautan Dan perikanan.” Pungkas Syafarahman bersama Muslimun. (Amad)